SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 1
SOAL PREDIKSI CPNS 2019
01. Hasil–hasil positif dari era Kebangkitan Nasional pertama (1908) yang membantu pembangunan, yaitu ....
KUNCI DAN PEMBAHASAN:
01. Hasil–hasil positif dari era Kebangkitan Nasional pertama (1908) yang membantu pembangunan, yaitu ....
(A) Hilangnya suku bangsa dan
sifat kedaerahan
(B) Hilangnya kebodohan,
kemiskinan dan keterbelakangan
(C) Terbentuknya semangat
kebangsaan dan persatuan
(D) Kesadaran akan harga diri
untuk hidup merdeka
(E) Berlangsungnya pembangunan
secara berkesinambungan
02. Contoh Falsafah yang
digunakan oleh negara lain yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila
adalah....
(A) Menerapkan kebebasan yang
bertanggung jawab
(B) Menjamin kebebasan memeluk
agama
(C) Menerapkan sistem
demokrasi liberal
(D) Menerapkan demokrasi
sistem perwakilan
(E) Menerapkan politik luar
negeri bebas dan aktif
03. Contoh pelaksanaan pola
hidup sederhana dalam kehidupan sehari–hari adalah....
(A) Hidup hemat, cermat, tepat
dan bermanfaat
(B) Bergaya hidup hemat sesuai
kemampuan
(C) Selalu berkekurangan dalam
memenuhi kebutuhan
(D) Menggunakan harta benda
harus memberi manfaat
(E) Hati–hati dalam
menggunakan harta benda
04. Upaya yang dilakukan dalam menghindari bentrokan
dalam kehidupan bermasyarakat, maka setiap
orang harus mampu....
(A) Menasehati orang lain untuk
kebaikan
(B) Menahan diri dalam
pergaulan
(C) Menjaga dan memelihara
keamanan kampung
(D) Menjalankan kewajiban
dengan baik
(E) Saling menghargai antar
sesama
05. Untuk menghayati dan
mengamalkan Pancasila tidak dapat dilakukan secara sporadis tetapi harus
berkelanjutan dan bersungguh–sungguh. Untuk itu diperlukan pemimpin....
(A) Yang dikenal dan dipercaya
oleh masyarakat
(B) Yang memiliki ilmu
pengetahuan yang luas
(C) Yang mengenal situasi dan
kondisi bangsa, mampu melihat jauh ke depan dan berfikir secara rasional
(D) Yang memiliki pengalaman
(E) Semua jawaban benar
06. Di dalam negara Pancasila
sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dapat dilihat
pada Pembukaan UUD 1945 yaitu....
(A) alinea keempat
(B) alinea kedua
(C) alinea pertama
(D) alinea ketiga
(E) semua jawaban benar
07. Hak asasi di bidang
kesejahteraan sosial sesuai sila dari Pancasila yaitu....
(A) Sila pertama
(B) Sila kedua
(C) Sila ketiga
(D) Sila kelima
(E) Sila keempat
08. Yang dimaksud hukum positif
adalah....
(A) Hukum yang mengatur
hubungan antara dua orang atau lebih.
(B) Hukum yang teratur seperti
hukum alam
(C) Hukum yang merupakan
kebiasaan–kebiasaan dalam masyarakat
(D) Hukum yang sedang berlaku
dalam suatu negara untuk waktu sekarang ini
(E) Hukum yang mengatur hak dan
kewajiban warga negara
09. Seorang pria keturunan Cina
yang baru beristri, berimigrasi ke suatu negara, misalnya negara A, keluarga
tersebut belum merubah status kewarganegaraannya. Beberapa tahun kemudian
keluarga itu melahirkan anak. Jika negara A tersebut menganut asas
kewarganegaraan ius sanguinis, maka anak tersebut memiliki status
kewarganegaraan....
(A) Negara Cina
(B) Negara A
(C) Bipatride
(D) Apatride
(E) Semua jawaban benar
10. Pasal 31 ayat (2)
mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu
sistem pengajaran (pendidikan) nasional yang diatur dengan undang–undang. Hal
ini secara aktual menunjukkan bahwa....
(A) Penyelenggaraan pendidikan
nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga
(B) Pemerintah berkewajiban
menyusun satu pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk
kurikulum nasional
(C) Perlu penyeragaman satu sistem pembelajaran
secara nasional bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan
(D) Penyelenggaraan pendidikan nasional oleh pemerintah harus didasarkan
Undang–Undang tentang sistem Pendidikan Nasional
(E) Penyelenggaraan pendidikan warga negara
diatur oleh pemerintah
11. Struktur pemerintahan
negara Indonesia
berbeda dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan antara alat
perlengkapan negara. Negara Indonesia
menganut pembagian kekuasaan negara. Lembaga kenegaraan yang tidak terdapat
pada teori Montesquieu adalah....
(A) DPR sebagai lembaga
legislatif
(B) Mahkamah Agung sebagai
lembaga yudikatif
(C) Presiden memiliki
kewenangan grasi, amnesti, dan abolisi
(D) Kehakiman sebagai lembaga
yudikatif
(E) MPR sebagai lembaga
legislatif
12. Pasal 24 UUD 1945
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
lain–lain badan kehakiman menurut undang–undang yang memiliki kedudukan....
(A) Kekuasaan kehakiman ialah
kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan
(B) Kekuasaan kehakiman ialah
kekuasaan yang bersama dengan pemerintah dan mendukung kebijakannya
(C) Kekuasaan kehakiman sama
dengan kekuasaan kejaksaan agung, sehingga keduanya tidak dapat saling menuntut
(D) Kekuasaan kehakiman berada
di bawah Menteri Kehakiman sehingga secara otomatis kehakiman di bawah
pemerintah
(E) Kekuasaan kehakiman
sejajar dengan pemerintah sehingga sejajar pula dengan kepala negara
13. Negara Indonesia
adalah Negara Kesatuan yang berarti ....
(A) tidak ada daerah otonom
(B) tidak ada wilayah
administratif
(C) segala sesuatunya terpusat
pada pemerintahan pusat
(D) tidak ada wilayah yang
bersifat negara
(E) tidak ada pembagian
kekuasaan
14. Dalam menjalankan hak, wewenang dan
kewajiban pemerintahan di daerah provinsi, kepala daerah yaitu gubernur menurut
hierarkhi bertanggung jawab kepada....
(A) Presiden
(B) Menteri Dalam Negeri
(C) Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
(D) Sekwilda Tingkat I
(E) Rakyat melalui DPRD
15. Manfaat filsafat Pancasila bagi setiap
bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah....
(A) memperdalam pengetahuan dan pengertian
Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara
(B) menangkal budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik
secara langsung maupun melalui perantara teknologi
(C) penjelmaan dan pelaksanaannya sebagai dasar
filsafat negara menjadi tujuan, pedoman, dan tata cara kehidupan bangsa
(D) perwujudan dan pelaksanaan setiap warga
negara dan penyelenggara negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
(E) sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia serta
akan menjiwai setiap warga negaranya
16. Berikut batas–batas wilayah daratan suatu
negara, kecuali ....
(A) Sungai
(B) Gunung
(C) Pagar yang sengaja dibuat
(D) Tembok/benteng
(E) Udara
17. Jika Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran
yang mengandung unsur pidana, temuan itu diteruskan kepada ....
(A) KPU
(B) Mendagri
(C) Penyidik
(D) Kejaksaan
(E) Kehakiman
18. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
KPK berasaskan sebagai berikut, kecuali....
(A) kepentingan nasional
(B) kepastian hukum
(C) keterbukaan
(D) proporsionalitas
(E) kepentingan umum
19. Calon hakim agung diusulkan kepada DPR
oleh....
(A) presiden
(B) menteri kehakiman
(C) mahkamah agung
(D) kejaksaan agung
(E) komisi yudisial
20. Menurut UUD 1945, penduduk ialah ....
(A) Semua WNI
(B) Semua makhluk yang ada di Indonesia
(C) WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
(D) Semua orang yang setia kepada NKRI
(E) WNI dan Warga Negara Asing yang sudah bermukim
selama ±1 tahun di Indonesia
21. Dalam rangka netralitas PNS maka ditetapkan bahwa PNS
....
(A) tidak ikut pemilu
(B) tidak diperkenankan menggunakan hak
pilihnya
(C) tidak diperkenankan menggunakan hak pilih
aktifnya
(D) tidak diperkenankan menjadi pengurus/
anggota partai politik
(E) tidak diperkenankan berpartisipasi dalam
pelaksanaan pemilu
22. Pancasila sebagai dasar negara berlaku sejak....
(A) adanya musyawarah Indonesia
(B) 17 Agustus 1945
(C) 18 Agustus 1945
(D) 1 Juni 1945
(E) Sumpah Pemuda 1928
23. Amandemen kedua UUD 1945
dilaksanakan tahun....
(A) 1999
(B) 2000
(C) 2001
(D) 2002
(E) 2003
24. Pemeriksaan atas tindak
pidana dalam pemilu dilakukan oleh....
(A) polisi
(B) panwaslu
(C) pengadilan di lingkungan
peradilan umum
(D) peradilan Ad Hoc hak–hak
asasi manusia
(E) Pengadilan Tata Usaha
Negara
25. Urusan pemerintah dapat
ditugaskan pelaksanaannya kepada pemerintahan daerah dan/atau desa berdasarkan
asas....
(A) desentralisasi
(B) tugas pembantuan
(C) dekonsentrasi
(D) sentralisasi
(E) pelimpahan wewenang
26. Koperasi adalah lembaga
usaha yang sesuai dengan UUD 1945, khususnya ....
(A) Pasal 33 ayat 1
(B) Pasal 33 ayat 2
(C) Pasal 33 ayat 3
(D) Pasal 33 ayat 4
(E) Pasal 33 ayat 5
27. Usaha pertahanan dan
keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata sebagaimana tercantum dalam
UUD 1945, khususnya ....
(A) Pasal 27 ayat (3)
(B) Pasal 27 ayat (4)
(C) Pasal 30 ayat (1)
(D) Pasal 30 ayat (2)
(E) Pasal 30 ayat (3)
28. Jumlah anggota MPR hasil pemilu 2004 adalah....
(A) 450 orang
(B) 650 orang
(C) 678 orang
(D) 750 orang
(E) 825 orang
29. Susunan dan kedudukan
Kepolisian Negara RI diatur dengan....
(A) UUD 1945
(B) Ketetapan MPR
(C) Undang–Undang
(D) Peraturan Presiden
(E) Peraturan Pemerintah
30. Pilkada secara langsung
untuk pertama kali diatur dalam....
(A) UUD 1945
(B) UU No. 22 Tahun 1999
(C) UU No. 25 Tahun 1999
(D) UU No. 32 Tahun 2004
(E) UU No. 33 Tahun 2004
31. Yang termasuk
lembaga–lembaga penyelenggara pemerintah pusat adalah....
(A) DPR
(B) MPR
(C) Departemen
(D) KPKPN
(E) PNS
32. Berikut lembaga–lembaga
negara yang dimaksud dalam UUD 1945, KECUALI....
(A) Presiden
(B) MPR
(C) DPR
(D) KPKPN
(E) Yudikatif
33. MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil
presiden sebelum masa jabatannya berdasarkan keputusan ....
(A) DPR
(B) Mahkamah Konstitusi
(C) Mahkamah Agung
(D) Partai Politik
(E) Seluruh rakyat
34. Asas–asas tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah....
(A) Asas kemerdekaan
berpendapat
(B) Asas mendapatkan hak
sebagai warga negara
(C) Asas kepastian hukum
(D) Asas kebebasan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat
(E) Asas persamaan
35. Susunan suatu departemen berdasarkan
fungsinya terdiri dari unsur berikut,
KECUALI....
(A) Menteri
(B) Sekjen
(C) Dirjen
(D) Pejabat Eselon
(E) Deputi Menteri
KUNCI DAN PEMBAHASAN:
01. Kunci : C
Kebangkitan
Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, membentuk semangat kebangsaan &
persatuan sehingga menjadi titik awal pembinaan nasionalisme bagi bangsa Indonesia.
02. Kunci : C
Demokrasi
Liberal tidak sesuai dengan nilai–nilai Pancasila.
03. Kunci : A
Pelaksanaan
pola hidup sederhana adalah hidup secara :
q
hemat :
hati–hati
q
cermat :
teliti
q
tepat :
pada sasaran
q
manfaat :
ada kegunaan
04. Kunci : E
Saling menghargai
antar sesama manusia, mampu menghindari terjadinya bentrokan dalam masyarakat.
05. Kunci : E
Pemimpin yang
kita perlukan saat ini adalah yang dikenal & dipercaya, mengenal situasi
& kondisi bangsa, memiliki pengalaman, serta memiliki ilmu pengetahuan yang
luas
06. Kunci : C
Alinea pertama
pembukaan UUD 1945, hak Asasi Manusia bersifat Universal, yaitu bahwa
kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
07. Kunci : D
Sila keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
mengatur tentang hak asasi di bidang kesejahteraan sosial.
08. Kunci : D
Hukum positif
adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara untuk waktu sekarang ini.
09. Kunci : A
Karena orang
tuanya warga negara Cina, dan dia lahir di negara yang juga menganut asas
keturunan (ius sanguinis) maka anak tersebut memiliki status kewarganegaraan Cina.
10. Kunci : D
Sistem
Pengajaran/Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang–undang berarti bahwa
harus ada undang–undang yang mengatur sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar
Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
11. Kunci : E
Menurut teori
Montesquieu, Lembaga Legislatif adalah DPR.
12. Kunci : A
Kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh &
kekuasaan pemerintah.
13. Kunci : D
Negara
kesatuan berarti dalam negara tidak ada wilayah yang bersifat negara, seperti
halnya pada negara serikat/federasi.
14. Kunci : C
Sebagai pelaksana
Wewenang Pemerintah (pusat) di daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
15. Kunci : E
Filsafat
Pancasila dalam kehidupan, terwujud dalam fungsi & kedudukannya sebagai
pandangan hidup bangsa & negara Indonesia yang menjiwai setiap
kehidupan warga negaranya.
16.
Kunci : E
Batas-batas
suatu wilayah daratan suatu negara dilakukan dengan :
-
Sungai
-
Gunung
-
Pagar yang sengaja dibuat
-
tembok
17.
Kunci : C
Ingat,
temuan pelanggaran yang mengandung unsur pidana oleh Pengawas Pemilu akan
diteruskan kepada “penyidik”. Sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemilihan
Umum
18.
Kunci : A
Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada : kepastian hukum,
keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.
19.
Kunci : E
Calon
hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan,
dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Sebagai mana
diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004
20.
Kunci : C
Pasal
26 ayat (2) UUD 1945 : Penduduk ialah WNI
dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
21.
Kunci : D
PNS tidak diperkenankan menjadi
anggota/pengurus partai politik, dalam rangka menjaga netralitas PNS. Sebagaimana diatur dalam PP No. 5 dan 12 tahun
1999.
22.
Kunci : C
Sebagai
dasar negara, Pancasila tercantum dalam UUD 1945, yang disahkan tanggal 18
Agustus 1945.
23.
Kunci : B
Amandemen
UUD 1945 adalah :
- pertama : 19 Oktober 1999
- kedua : 18 Agustus 2000
- ketiga : 10 Oktober 2001
- kempat : 10 Agustus 2002
24.
Kunci : C
Ingat,
pemeriksaan atas tindak pidana pemilu dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum.
25.
Kunci : B
Asas
tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa
dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu, dengan
melaporkan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan
26.
Kunci : A
Ingat,
koperasi sesuai dengan isi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.
27.
Kunci : D
Pasal
30 Ayat (2) UUD 1945 : Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan
melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian
sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
28.
Kunci : C
Anggota
MPR terdiri dari anggota DPR (550)
dan DPD (128). Jumlah 678.
29.
Kunci : C
Berdasarkan
pasal 30 ayat 5 UUD 1945 dinyatakan susunan dan kedudukan Kepolisian Negara RI
diatur dengan Undang-Undang.
30.
Kunci : D
UU
No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 sama-sama mengatur tentang
pemerintahan daerah, hanya saja dalam :
- UU No. 22
Tahun 1999, pelaksanaan Pilkada belum secara
langsung
- UU No. 32
Tahun 2004 pelaksanaan Pilkada sudah secara langsung
31. Kunci : C
Departemen
yang dipimpin oleh menteri merupakan penyelenggara pemerintah di tingkat pusat.
32. Kunci : D
Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) bersifat ekstra/tidak diatur UUD 1945.
33. Kunci : B
MPR memberhentikan presiden & wakil
presiden sebelum masa jabatannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi
terlebih dahulu. Pasal 11 ayat C UU No. 22 tahun 2003.
34. Kunci : C
Salah satu
asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah kepastian hukum
yaitu : mengutamakan peraturan perundang–undangan kepatutan & keadilan
sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara (UU No. 28 tahun 1999).
35. Kunci : D
Berdasarkan
fungsinya, susunan suatu departemen terdiri dari menteri, deputi menteri,
sekjen dan dirjen.
Leave a Comment